AKIBAT HUKUM LEWATNYA BATAS WAKTU KEWAJIBAN MENDAFTARKAN APHT OLEH PPAT

  • Surya Harinata Jurusan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstract

Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan tahap pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang kemudian didaftarkan di Kantor Pertanahan. PPAT wajib mendaftarkan APHT pada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah penandatanganan APHT, namun dalam praktik sehari-hari, terdapat PPAT yang terlambat mendaftarkan APHT ke Kantor Pertanahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, memahami dan menganalisis apakah keterlambatan pendaftaran APHT mempengaruhi keabsahan Hak Tanggungan dan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis apa akibat hukum lewatnya batas waktu kewajiban mendaftarkan APHT oleh PPAT. Setelah diadakan penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana diambil kesimpulan bahwa keterlambatan pendaftaran APHT tidak berpengaruh terhadap keabsahan lahirnya Hak Tanggungan dan keabsahan Hak Tanggungan, Hak Tanggungan baru akan lahir setelah 7 (tujuh) hari APHT didaftarkan secara lengkap beserta warkah-warkah yang dibutuhkan untuk pendaftaran, dibuktikan dengan terbitnya lahirnya Hak Tanggungan, namun tidak berpengaruh terhadap keabsahan APHT untuk proses pendaftaran Hak Tanggungan. Akibat hukum lewatnya batas waktu kewajiban mendaftarkan APHT oleh PPAT, dapat menimbulkan gugatan beserta sanksi terhadap PPAT itu sendiri, baik secara perdata maupun administratif, dan dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang melakukan perjanjian khususnya pihak kreditor.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adjie, Habib, Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2000

__________, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung, 2011

Bahsan, M, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Budiono, Herlien, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Hadisoeprapto, Hartono, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 1984

Hadjon, M, Philipus, Akta PPAT Bukan Keputusan Tata Usaha Negara, Media Notariat, 1996

__________, Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya Jilid I Hukum Tanah Nasional, cetakan 7, Djambatan, Jakarta,1997

Harahap, M. Yahya, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumn.
Published
2014-09-01
How to Cite
HARINATA, Surya. AKIBAT HUKUM LEWATNYA BATAS WAKTU KEWAJIBAN MENDAFTARKAN APHT OLEH PPAT. CALYPTRA, [S.l.], v. 3, n. 2, p. Hal. 1 - 18, sep. 2014. ISSN 2302-8203. Available at: <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1477>. Date accessed: 15 dec. 2018.