PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SEBAGAI PEKERJA WAKTU TERTENTU DI PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

  • Meliana Setiawan Jurusan Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Abstract Views: 95 times
PDF - FULL TEXT Downloads: 1138 times
Keywords: Satlinmas, pekerja, surat perjanjian kerja

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pekerja Linmas yang diangkat oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan status pekerja tidak tetap apakah dapat dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa Linmas Kota Surabaya tidak dapat diikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu, melainkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, karena SPK yang mengikat Linmas tersebut dibuat bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, sehingga konsekuensinya sebagaimana dimaksud oleh undang-undang tersebut ialah Linmas seharusnya diangkat sebagai pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Djumialdji, Perjanjian Kerja, Bumi Aksara, Jakarta, 2010

Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta, 1990

Lanny Ramli, Pengaturan Ketenagakerjaan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya1998

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006

Mocd. Syaufii Syamsuddin, Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004

Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1989

Suhartini dan Setiajeng Kadarsih, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Published
2014-03-01