PEMBATALAN PENJUALAN OBYEK GADAI KETIKA PEMBERI GADAI WANPRESTASI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

  • Firta Permanasari Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstract

Tujuan penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan praktis yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang gadai atas upaya pembatalan lelang. Hasil penelitian menunjukan pemegang gadai mendapat perlindungan hukum atas upaya pembatalan lelang obyek jaminan, yakni, Pemegang gadai berdasarkan pasal 1155 KUH Perdata dapat mengambil pelunasan piutang langsung obyek gadai melalui parate eksekusi jika pemberi gadai wanprestasi atau ingkar janji, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti. Pemegang gadai belum memberikan peringatan kepada pemberi gadai menjual obyek gadai yang berarti bahwa pemegang gadai belum dapat mengambil pelunasan utang melalui parate eksekusi atas barang gadai. Pemegang gadai tidak mempunyai hak preferen dengan dibatalkannya lelang obyek gadai, tetapi hanya sebagai kreditur konkuren yang pemenuhannya didasarkan atas keseimbangan jumlah piutang sebagaimana ditentukan dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Adapun saran yang dikemukakan penulis adalah Meskipun ketentuan pasal 1155 KUH Perdata memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan gadai, namun agar ada suatu kepastian hukum dalam perjanjian gadai disepakati pula mengenai hak kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan gadai jika debitur wanprestasi. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Djumhana, Muhamad, 2000, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuady, Munir, 2013, Hukum Jaminan Utang, Erlangga, Jakrta.

Fuady, Munir, 1996, Hukum Perbankan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Pitlo, 1978, Pembuktian dan Daluwarsa, Terjemahan Isa Arif, Intermasa, Jakarta.

Satrio, 1996, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sembiring, Sentosa, 2000, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung.

Sidharta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1980, Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 1995, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermassa, Jakarta.

Suyatno, Thomas, dkk, 1997, Dasar-dasar Perkreditan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Published
2015-09-01
How to Cite
PERMANASARI, Firta. PEMBATALAN PENJUALAN OBYEK GADAI KETIKA PEMBERI GADAI WANPRESTASI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. CALYPTRA, [S.l.], v. 4, n. 2, p. Hal. 1 - 14, sep. 2015. ISSN 2302-8203. Available at: <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/2337>. Date accessed: 06 dec. 2019.