Gagasan Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Mewujudkan Electoral Justice

  • Surya Mukti Pratama Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
  • Ela Nurlela Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
  • Hendry Gian Dynantheo Sitepu Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Abstract Views: 308 times
PDF Downloads: 389 times
Keywords: Simultaneous Regional Elections; Election Result Dispute; Regional Elections Special Court; Electoral Justice

Abstract

General Election and Regional Election are two different things on a constitutional basis. Then it was strengthened and confirmed by the decision of the Constitutional Court No. 97 / PUU / XI / 2013. This condition encourages the author to discuss the urgency of establishing a special election court with a simultaneous regional election system and a special court format that is effective in realizing electoral justice. This article aims to discuss the problems faced in resolving regional election results disputes in order to realize electoral justice in regional elections. The juridical formation of a special regional elections judicial body is an urgent need because it is a mandate of the law that must be implemented. The regional elections court format in realizing electoral justice includes three important principles that must be possessed by the regional elections court, the status and position of the regional elections court, the regional elections court judges, the role of the Supreme Court as judex juris and is attributed the authority to review the decision of the regional elections special court and relate to absolute competence. from the regional elections court.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Ahsanul Minan dkk. (2019). Perihal Penegakan Hukum Pemilu. Jakarta: Bawaslu.

IFES. (2011). Pedoman untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu, Washington DC: IFES.

Jimly Asshiddiqie. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Komisi Yudisial. (2013). Putih Hitam Pengadilan Khusus. Jakarta : Pusat Analisis Dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial.

Ramlan Surbakti, dkk. (2011), Penanganan Sengketa Pemilu, Seri Demokrasi Elektoral Buku 16, Jakarta Selatan : Kemitraan Partnership.

Topo Santoso dkk. (2006). Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014. Jakarta : Perludem.

Artikel Jurnal

Ahmad Mirza dkk. (2019). Pergeseran Rezim Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume 21 Nomor 3. https://doi.org/10.24815/kanun.v2li3.12231

Bayu Dwi Anggono. (2016). Pembatasan Pengajuan Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Jaminan Keamanan Nasional. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 5 Nomor 1

Bisariyadi, Anna Triningsih, and Meyrinda Rahmawaty. (2016). Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 3

Dian Agung Wicaksono dan Ola Anisa Ayutama. (2015). Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Keserentakan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Indonesia 1. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 4 Nomor 1

Hamdan Zoelva. (2013). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 3

Ikhsan Azhar. (2018). Inkonsistensi Penerapan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim. Jurnal VeJ Volume 4 Nomor 2. https://doi.org/10.25123/vej.v4i2.3070

Nuria Siswi Enggarani. (2018). Independensi Peradilan Dan Negara Hukum. Jurnal Law and Justice Volume 3 Nomor 2. https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7426

Siti Nurhalimah. (2017). Pembentukan Peradilan khsuus Pilkada. Buletin Hukum dan Keadilan Volume 1 Nomor 5c

Tri Suhendra Arbani. (2019). Pemenuhan Unsur Keadilan Dalam Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres Dengan Konsep Spedy Trial. Journal KPU.

Wahyu Nugroho. (2016). Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia. Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 3. https://doi.org/10.31078/jk.1331

Artikel Internet

Fachri Fachrudin. (2017). Masih Tangani Sengketa Pilkada, MK Terhambat dalam Uji Materi. https://nasional.kompas.com/read/2017/03/09/23175681/masih.tangani.sengketa.pilkada.mk.terhambat.dalam.uji.materi. (Diakses pada 30 September 2020).

J.M Gaffar. (2021). Lembaga Peradilan Pemilu. http://nasional.sindonews.com/read/673846/18/lembaga-peradilan-pemilu-1348179513, (Diakses pada 19 Oktober 2020).

Published
2021-11-24