Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn

  • Cindy Kang Universitas Internasional Batam
Abstract Views: 3290 times
PDF Downloads: 2499 times
Keywords: Legal Protection, Sexual Violence, Revenge Porn

Abstract

Based on data obtained from the Annual Records of the National Commission on Women, the percentage of violence against women has increased by 792% in the past 12 years. In addition, cases of Online Gender Based Violence (OGBV) have increased 300% and the most cases are revenge porn cases. This proves that women are one of the most vulnerable subjects to become victims of violence, and violence against women is not only carried out in the real world but also in cyberspace. One of the most common OGBV cases is revenge porn, where a perpetrator threatens to spread pornographic content belonging to the victim online without the victim’s consent with the potential to damage the victim’s reputation. The absence of regulations governing revenge porn makes it difficult for victims to get legal protection. The existence of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS) which specifically regulates the types of sexual violence has given rise to hope for victims in seeking justice. The purpose of this study is to examine the urgency of the ratification of the RUU PKS regardless of the pros and cons circulating in society in providing legal protection for the victims. This study uses a normative legal research method that emphasized data obtained indirectly, such as legal materials. The results of this study indicate that the existence of laws and regulations such as the Electronic Transaction and Information Act, the Pornography Law, as well as provisions in the Criminal Code are considered insufficient to provide legal protection for the victims. Therefore, it is necessary to ratify the RUU PKS as a legal umbrella to provide protection for the victims.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku:

Rahmawati, Maidina & Eddyono, Widodo Supriyadi. (2017). Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Artikel Jurnal:

Ananda, N. N. P. T., Praviyanti, N. N., & Mertha, I. K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn). Jurnal Kertha Wicara, 9(4).

Christian, J. H. (2020). Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. Binamulia Hukum, 9(1), 83-92.

Christianto, H. (2020). Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 32(2), 175-192.

Israpil, I. (2017). Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya). PUSAKA, 5(2), 141-150.

Mohsi, M. (2020). Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual PKS. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 5(1), 1-19.

Nurrahman, A. (2019). Menimbang Semangat Pancasila Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 13-19.

Perangin-angin, I. I. P., Rahayu, R., & Dwiwarno, N. (2019). Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia. Diponegoro Law Journal, 8(1), 457-483.

Rais, N. F., Manurung, G. P., & Wardani, A. K. (2019). Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual. Lex Scientia Law Review, 3(1), 55-68.

Ramailis, N. W. (2020). Cyber Crime Dan Potensi Munculnya Viktimisasi Perempuan Di Era Teknologi Industri 4.0. Sisi Lain Realita, 5(01), 1-20.

Siburian, R. J. (2020). Marital Rape Sebagai Tindak Pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual. Jurnal Yuridis Vol, 7(1), 149-169.

Subarkah, A. A. J., & Tobroni, F. (2021). Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 9(2), 90-115.

Tamam, A. B. (2019). Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam Perspektif Maslahah Mursalah. In Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars 3(1), 848-856.

Willihardi, A. P. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).

Yulia, Rena. (2016). Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 28(1), 33-45.

Artikel Internet:

Adilah, Rifa Yusya. (2021). ICJR Soroti Pasal UU ITE Tentang Melanggar Kesusilaan. Available online from: https://www.merdeka.com/peristiwa/icjr-soroti-pasal-uu-ite-tentang-melanggar-kesusilaan.html . [Accessed June 24, 2021].

Adinda, Permata. (2019). Derita Korban Revenge Porn: Trauma hingga Tak Mendapat Perlindungan Hukum. Available online from: https://asumsi.co/post/3852/derita-korban-revenge-porn-dari-trauma-hingga-minimnya-perlindungan-hukum . [Accessed 29 September 2021].

Amnesty International. (2020). Empat Urgensi Pengesahan RUU PKS. Available online from: https://www.amnesty.id/empat-urgensi-pengesahan-ruu-pks/ . [Accessed July 11, 2021].

Arifin, Difa. (2019). Mengapa Rape Culture Tumbuh Subur di Indonesia?. Available online from: www.suarasikap.com/2019/01/mengapa-rape-culture-tumbuh-subur-di.html. [Accessed June 22, 2021].

Azizi, Ismail A. (2020). Mengenal untuk Tidak Menjadi Korban dan Tersangka Revenge Porn. Available online from: https://suakaonline.com/mengenal-untuk-tidak-menjadi-korban-dan-tersangka-revenge-porn/ . [Accessed July 11, 2021].

Febrianna, Alfida & Ayu, Nadia. (2021). Kasus Jual Beli Revenge Porn, Korban Dieksploitasi dan Belum Terlindungi Hukum. Available online from: https://ketik.unpad.ac.id/posts/3011/kasus-jual-beli-revenge-porn-korban-dieksploitasi-dan-belum-terlindungi-hukum . [Accessed July 11, 2021].

Ibrahim, Gibran Maulana. (2019). Ini Sederet Alasan F-PKS Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Available online from: https://news.detik.com/berita/d-4417286/ini-sederet-alasan-f-pks-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual . [Accessed June 26, 2021].

Ika, Wijatnika. (2019). Kasus Baiq Nuril, Bukti Indonesia Darurat Kekerasan Seksual. Available online from: https://www.kompasiana.com/wijatnikaika/5d2325b50d82300af03db843/kasus-baiq-nuril-bukti-indonesia-darurat-kekerasan-seksual?page=all. [Accessed June 20, 2021].

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). Dorong RUU PKS, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif Korban. Available online from: https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2818/dorong-ruu-pks-wujudkan-aturan-terkait-kekerasan-seksual-berperspektif-korban. [Accessed September 27, 2021].

LM Psikologi UGM. (2021). Satu Tahun Pandemi: Meningkatnya Kekerasan Basis Gender Online. Available online from: https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/03/satu-tahun-pandemi-meningkatnya-kekerasan-basis-gender-online/ . [Accessed June 21, 2021].

Oktaviani, Eti. (2020). Mengenali Revenge Porn, Salah Satu bentuk Kekerasan Seksual Melalui Dunia Maya. Available online from www.lbhsemarang.id/news/mengenali-revenge-porn-salah-satu-bentuk-kekerasan-seksual-melalui-dunia-maya41925 . [Accessed June 23, 2021].

Pramesti, Tri Jata Ayu. (2017). Arti “Bukti Permulaan yang Cukup” dalam Hukum Acara Pidana. Available online from: https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5940eb061eb61/arti-bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-acara-pidana/ . [Accessed July 11, 2020].

Riana, F., & Amirullah. (2021). Komnas Perempuan: Ada 299.911 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Sepanjang 2020. Available online from: https://nasional.tempo.co/read/1439271/komnas-perempuan-ada-299-911-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2020 . [Accessed June 20, 2021].

Saeno. (2021). Pasal Karet UU ITE: Penerapan Pasal 27 Dinilai Tidak Merujuk ke KUHP. Available online from: https://kabar24.bisnis.com/read/20210320/16/1370165/pasal-karet-uu-ite-penerapan-pasal-27-dinilai-tidak-merujuk-ke-kuhp . [Accessed June 25, 2021].

Safenet Voice. (2020). Rilis Pers: Peningkatan Kekerasan Berbasis Gender Online selama Pandemi. Available online from: https://id.safenet.or.id/2020/12/rilis-pers-peningkatan-kekerasan-berbasis-gender-online-selama-pandemi/ . [Accessed June 23, 2021].

The Conversation. (2020). Kekerasan Seksual Di Internet Meningkat Selama Pandemi Dan Sasar Anak Muda: Kenali Bentuknya Dan Apa Yang Bisa Dilakukan?. Available online from: https://theconversation.com/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-152230, [Accessed June 23, 2021].

Voi. (2020). Konten Porno Marak di Medsos, Ahli Hukum: Perlindungan Korban Harus Jadi yang Utama. Available online from https://voi.id/berita/19299/konten-porno-marak-di-medsos-ahli-hukum-perlindungan-korban-harus-jadi-yang-utama . [Accessed July 11, 2021].

Yayasan Pulih. (2020). Humor Seksis? Please Jangan Dilakuin!. Available online from: http: https://yayasanpulih.org/2020/07/humor-seksis-please-jangan-dilakuin/. [Accessed June 20, 2021].

Published
2021-11-24