PDF

Quo Vadis Pengembalian Benda Sitaan Berupa Harta Bukan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Kepada Korban

  • Go Lisanawati University of Surabaya
  • Florence Amelinda Universitas Surabaya
  • Go Lisanawati Universitas Surabaya
Abstract Views: 23 times
PDF Downloads: 15 times
Keywords: Evidence, Money Laundering, Return of Confiscated Property

Abstract

Law Number 8 of 2010 does not explicitly regulate the assets of the proceeds of money laundering. The purpose of this paper is to analyze the return of confiscated objects in money laundering cases as one of the things that must be done in criminal procedure law. In essence, the return of confiscated objects must first fulfil the elements of objects that can be confiscated according to the Criminal Procedure Code and Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. This research uses normative juridical legal research methods with statutory and conceptual approaches. The legal materials used in this writing are primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of related books and journals. The problem that arises in this research is the return of confiscated objects to victims who are not entitled to property that was not obtained from the proceeds of a criminal offence. The results showed that there were problems in returning confiscated objects to victims carried out by law enforcement officials, and this violated the laws and regulations, so the defendant's right to his property was deprived. Therefore, there is a need for evaluation and an in-depth understanding of law enforcement officials' implementation of criminal procedure law in Indonesia.

Keywords: Evidence; Property Not Proceeds of Crime; Money Laundering; Return of Confiscated Property; Quo Vadis

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku:

Afiah, Ratna Nurul. (1989). Barang Bukti dalam Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika

Garnasih, Yenti. (2013). Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik, (Makalah pada Seminar Mahupiki). Solo: Seminar Mahupiki

Halim, Pathorang. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi. Yogyakarta: Total Media

Hamzah, Andi. (2005). Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia

Hartono. (2010). Pendidikan dan Penegakan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika

Lisanawati, Go dan Njoto Benarkah. (2018). Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) Dalam Dimensi Kepatuhan. Malang: Setara Press.

Sjahdeini, Sultan Remi. (2004). Seluk Beluk Tindakan Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Artikel Jurnal:

Abdulgani, Rika Kurniasari. (2023). Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Litigasi, 24(1), 75

Haswandi. (2017). Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(1), 151-153

Imbar, Maggie Regina. (2015). Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Lex Crimen, 4(1), 94

Manumpahi, Romy Boby, dkk. (2021). Pengembalian Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP. Lex Crimen, X(5), 203-204

Wardhana, Wisjnu, dkk. (2023). Pengembalian Barang Bukti Kepada Yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi. Locus Journal of Academic Literature Review, 2(9).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

Published
2025-06-09