Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia dalam Prespektif Hukum dan HAM
DOI:
Abstract Views:
2670 times
PDF Downloads:
1800 times
Abstract
Abstract – This paper aims to examine how the implementation of public policies in the form of Large-Scale Social Restrictions in Indonesia due to the corona virus pandemic which has become an epidemic worldwide. The implementation of the PSBB is carried out to prevent the spread of the red zone to other areas as well as restrictions such as learning, work, religion, socio-culture and so on. Social restrictions, of course, must not conflict with legal and human rights provisions that have been adhered to in the community so that there will not be conflicts in the future. The writing method is carried out by means of literacy studies. Based on the results of this study, it can be seen that the determination of the PSBB is the most appropriate policy for the time being if there is a synchronization with law and human rights.
Keywords: corona virus, law, human rights
Abstrak – Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan kebijakan publik berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia dikarenakan pandemic virus corona yang menjadi wabah diseluruh dunia. Penerapan PSBB dilakukan untuk mencegah penyebaran dari zona merah terhadap wilayah lainnya serta pembatasan-pembatasan seperti pembelajaran, pekerjaan, keagamaan, sosial budaya dan lain sebagainya. Pembatasan sosial tentunya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum dan HAM yang dianut selama ini dimasyarakat sehingga tidak akan memunculkan konflik di kemudian hari. Metode penulisan yang dilakukan dengan cara studi literasi. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa penetapan PSBB merupakan kebijakan yang paling tepat sementara ini apabila terdapat singkronisasi dengan hukum dan HAM.
Kata Kunci : virus corona, hukum, hak asasi manusia
Downloads
References
Alinea 4 Pembukaan UUD 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Arahan Mendikbud dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona. SE Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid 19 di Lingkungan Kemendikbud dan SE Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid 19 pada Satuan Pendidikan
Saptenno., MJ. Lease Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2012. Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
Dwi Salfutra, Reko. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum. Hurnal Hukum Progresif: Vol XII/No.2 / Desember 2018
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
- Articles published in Keluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license. You are free to copy, transform, or redistribute articles for any lawful purpose in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the journal, link to the license, indicate if changes were made, and redistribute any derivative work under the same license
- Copyright on articles is retained by the respective author(s), without restrictions. A non-exclusive license is granted to Kluwih: Jurnal Sosial dan Humaniora to publish the article and identify itself as its original publisher, along with the commercial right to include the article in a hardcopy issue for sale to libraries and individuals.
- By publishing in Keluwih: JSH, authors grant any third party the right to use their article to the extent provided by the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.
Digital Object Identifier
Mendeley
