UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015-2016
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Pembangunan Pemerintah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Selama ini sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan upaya peningktanPADtetapi belum optimal dikarenakan keterbatasan pengetahuan pemerintah mengenai PAD serta pembayaran dan penarikan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Upaya peningkatan PAD harus dianalisis terlebih dahulu masalah PAD seperti apa yang dihadapi Pemerintah agar implementasi dalam Upaya Peningktan PADberjalan dengan baik. Penelitian initermasuk penelitian kualitatif dan merupakan applied research, dimana akan memberikan solusi mengenai peningkatan PADyang tepat sehingga dapat membantu Kabupaten Seruyan untuk Meningkatkan PAD. Dalam penelitian ini menggunakan data dari Laporan RealisasiPendapatan Daerah. Upaya untuk meningkatkan PAD yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Seruyan yaitu dengan melakukan intensifikasi dan ektensifikasi, setelah berhasil dilakukan maka peningkatan PAD dapat dicapai oleh pemerintah Kabupaten Seruyan.
Downloads
References
Fuadi, S. H. (2016).Zakat dalam Sistem HukumPemerintahan Aceh. Deepublish.
Gambaran Umum, https://seruyankab.go.id, diakses 7Juli 2017
Halim, Abdul. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah: edisi keempat Jakarta: Salemba Empat.
Kuncoro, Mudrajad, 2004. Otonomi Dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Malano, H. (2011).Selamatkan pasar tradisional: potret ekonomi rakyat kecil. Gramedia Pustaka Utama.
Penduduk Kabupaten Seruyan, https://seruyankab.bps.go.id/ , diakses 7 Juli 2017.
Rachim, A. (2015). Barometer Keuangan Negara.Edisi Pertama. CV. Andi Offset. Yogyakarta,55281.
Republik Indonesia 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Republik Indonesia 2010 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 , maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi
Republik indonesia 2010. PP No. 24 Tahun 2005 diperbarui menjadi SAP berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.
Sianturi, A. (2014). Peran Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu).Jurnal Administrasi Publik,2(3), 557-563.
Suwandi. 2015. Desentralisasi fiscal Yogyakarta: Deepublish
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Mengenai Pemerintah Daerah
Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 285. UU 2009 No 28 tahun 2009 Pajak Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 157
Yani, Ahmad. 2013. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah diIndonesia. Kharisma Putra Utama Offset: PT. Raja Grafindo Persada
- Articles published in CALYPTRA are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license. You are free to copy, transform, or redistribute articles for any lawful purpose in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the journal, link to the license, indicate if changes were made, and redistribute any derivative work under the same license.
- Copyright on articles is retained by the respective author(s), without restrictions. A non-exclusive license is granted to CALYPTRA to publish the article and identify itself as its original publisher, along with the commercial right to include the article in a hardcopy issue for sale to libraries and individuals.
- By publishing in CALYPTRA, authors grant any third party the right to use their article to the extent provided by the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.