EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR PENGUKURAN KINERJA KARYAWAN BAGIAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN KELUHAN MASYARAKAT DI KANTOR DPRD PROPINSI JAWA TIMUR

  • Asmarialda Novitasari Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya

Abstract

Kinerja instansi pemerintahan adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintahan sebagai penjabaran dari visi dan misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi standar pengukuran kinerja karyawan bagian umum untuk meningkatkan kualitas layanan keluhan masyarakat di Kantor DPRD Propinsi Jawa Timur. Manfaat dari penelitian ini bersifat applied research untuk memberikan rekomendasi mengenai kelemahan yang ada. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara penerapan dengan standar yang telah ditetapkan, hal ini menyebabkan kinerja penyedia layanan dan kualitas layanan mengalami penurunan. Terdapat permasalahan dan kelemahan yang muncul dari proses implementasi standar pengukuran kinerja terhadap kualitas layanan yang diberikan. Rekomendasi atas penelitian ini menjelaskan bahwa standar yang menjadi ukuran-ukuran dalam organisasi harus diperbarui pada saat evaluasi rapat tinjauan manajemen agar permasalahan yang muncul dalam penerapan sistem manajemen mutu dapat berjalan teratasi dan menghasilkan kualitas layanan  yang baik. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anthony, Robert N, Govindrajan. Management Control System. 2007. Singapore : McGraw Hill International.

Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan konsep pelayanan publik serta implementasinya. Bandung:Mandar Maju.

James, B. Whittaker, 2003, Government Performance and Result Act, A Mandate for strategic planning and Performance Measuremet, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Jurnas, 2013, Laporan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik. Diakses pada: http://www.jurnas.com/2013/laporan-pengaduan-masyarakat.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman penilaian kinerja unit pelayanan publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/38/M.PAN/1/2012 tentang pedoman penilaian kinerja unit pelayanan publik.

Kominfo Prop. Jatim, 2010, Laporan Ombudsman Triwulan IV. Diakses pada: http://www.kominfo.jatimprov.go.id/2010/laporan-triwulanIV-ombudsman.

Larry, 2003, Performance Measurarement Guide, Edisi Revisi, Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Mahsun, Mohamad, 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.

Mardiasno, 2002. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta.
Published
2014-03-01
How to Cite
NOVITASARI, Asmarialda. EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR PENGUKURAN KINERJA KARYAWAN BAGIAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN KELUHAN MASYARAKAT DI KANTOR DPRD PROPINSI JAWA TIMUR. CALYPTRA, [S.l.], v. 3, n. 1, p. Hal. 1 - 9, mar. 2014. ISSN 2302-8203. Available at: <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/1495>. Date accessed: 17 july 2019.