STATUS RESI GUDANG DALAM HUKUM JAMINAN KEBENDAAN
Abstract Views:
911 times
PDF - FULL TEXT Downloads:
760 times
Keywords:
Sistem Resi Gudang, Jaminan, komoditi pangan,, Alas hak
Abstract
Permasalahan umum yang dihadapi usaha agribisnis di Indonesia adalah jatuhnya harga komoditi pangan pada saat musim panen raya. Para petani tidak bisa menyimpan hasil panen lebih lama karena sudah kehabisan biaya dan tidak memiliki gudang penyimpanan yang layak. Sistem Resi Gudang yang saat ini diterapkan sebenarnya telah dikenal sejak lama dan bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar. Resi Gudang merupakan hasil perkembangan lebih lanjut dari sistem jaminan Fidusia dan merupakan lembaga hukum jaminan tersendiri diluar lembaga-lembaga jaminan yang telah ada. Resi Gudang sebagai alas hak atas barang dapat digunakan sebagai jaminan karena dijamin dengan komoditas tertentu dan dengan objek jaminan barang bergerak berupa stok hasil panen.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Budiono Kusumohamidjojo.1998. Dasar-Dasar Merancang Kontrak. Jakarta : Grasindo.
Djuhaendah Hasan. 2003-2004. Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan. dalam himpunan tulisan “Transaksi Berjamin (Secured Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia”. Jakarta : Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Eko Sugitario. 2011. handout “Hukum Lelang” bahan ajar untuk mata kuliah Hukum Lelang mahasiswa Kenotariatan Universitas Surabaya.
Herlien Budiono. 2008. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung : Citra Aditya Bakti.
H.R Daeng Naja. 2005. Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Book). Bandung : Citra Aditya Bakti.
Iswi Hariyani. 2008. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Hapus Buku dan Hapus Tagih Bagi Debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank BUMN. Tesis S-2, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Jember.
----------------- dan Serfianto. 2010. Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan. Jakarta: Sinar Grafika.
J. Satrio. 2002. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2005. Kebendaan Pada Umumnya. Jakarta : Fajar Interpratama Offset.
Makalah pada pertemuan Antar-Cabang Ikatan Notaris Indonesia, Pengurus Daerah Jawa Barat, Bekasi, 17 Januari 2004; Media Notariat, Januari-Maret 2004, Tahun XIX
Mariam Darus. 2003-2004. Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, dalam himpunan tulisan “Transaksi Berjamin (Secured Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia”.Jakarta : Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Munir Fuady.2003. Jaminan Fidusia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Oey Hoey Tiong. 1983. Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta : Fajar Interpratama Offset.
Rita Sutandio.2006. Fidusia Stok Barang Dagangan Sebagai Jaminan Utang. Surabaya : Tesis Program Pascasarjana Universitas Surabaya Magister Kenotariatan.
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. Hukum Perdata, Hukum Benda. Yogyakarta : Liberty.
Subekti. 1998. Bab-bab tentang Hukum Kebendaan. Surabaya : Bina ilmu.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijke Wetboek (BW)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
UU Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
Peraturan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.
Peraturan Kepala Bappebti Nomor 03/Bappebti/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis Gudang Tertutup Dalam Sistem Resi Gudang.
--------------------------------- Nomor 08/Bappebti/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Pengalihan Teknis Penjaminan Resi Gudang.
---------------------------------- Nomor 09/Bappebti/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang.
----------------------------------- Nomor 10/Bappebti/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Transaksi Resi Gudang.
Andrew Coleman and Laura Malaguzzi Valeri, Storage and Warehouse Receipts as Financing Instrument, February 2006, diakses dari situs: http://www.eea- esem.com/files/papers/EEA-ESEM/2006/2046/WR_malaguzzivaleri.pdf
Badan Litbang Pertanian, Resi Gudang: Suatu Model Pemasaran Komoditas Pertanian. 12 Mei 2008, Diakses dari situs www.litbang.deptan.go.id/berita/one/584/
http://www.investorwords.com/5283/
warehouse_receipt.html .
http://www.investopedia.com/terms/w/
warehousereceipt.asp
Koptan Bidara Tani, Pentingnya Sistem Resi Gudang Bagi Petani, diakses dari situs http://www.resigudang.com/Artikel/
tabid/64/mid/386/newsid386/29/Default.a spx .
Peter Bryde. November 2008. Warehouse Receipt as Secured Collateral The Banking Experience, disampaikan dalam presentasi Standard Bank Group. Diakses dari situs www.resigudang,com.
Ramlan Ginting, Keterkaitan Perbankan dalam Transaksi Warehouse Receipt, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, volume 3 nomor 3, Desember 2005, diakses dari situs http://www.resigudang.com/Artikel/
tabid/64/cmd386/arch/archDt386/102008/ Default.aspx .
The Law dictionary, diakses dari situs http://thelawdictionary.org/letter/w/page/3/ .
United Nations Office for Project Services, Warehouse Receipt System, 17 July 2006, diakses dari situs http://www.nri.org/projects/wrs/index.htm
US Legal Dictionary, diakses dari situs http://definitions.uslegal.com/w/warehouse- receipt/
Witanto.”PARATE EKSEKUSI vs EKSEKUSI GROSSE AKTA Dalam Lembaga jaminan Hak Tanggungan”, 04 Oktober 2011, diakses dari situs Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Way Kanan http://www.pn-blambanganumpu.go.id/?p=731
Djuhaendah Hasan. 2003-2004. Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan. dalam himpunan tulisan “Transaksi Berjamin (Secured Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia”. Jakarta : Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Eko Sugitario. 2011. handout “Hukum Lelang” bahan ajar untuk mata kuliah Hukum Lelang mahasiswa Kenotariatan Universitas Surabaya.
Herlien Budiono. 2008. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung : Citra Aditya Bakti.
H.R Daeng Naja. 2005. Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Book). Bandung : Citra Aditya Bakti.
Iswi Hariyani. 2008. Penyelesaian Kredit Macet Melalui Hapus Buku dan Hapus Tagih Bagi Debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank BUMN. Tesis S-2, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Jember.
----------------- dan Serfianto. 2010. Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan. Jakarta: Sinar Grafika.
J. Satrio. 2002. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2005. Kebendaan Pada Umumnya. Jakarta : Fajar Interpratama Offset.
Makalah pada pertemuan Antar-Cabang Ikatan Notaris Indonesia, Pengurus Daerah Jawa Barat, Bekasi, 17 Januari 2004; Media Notariat, Januari-Maret 2004, Tahun XIX
Mariam Darus. 2003-2004. Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, dalam himpunan tulisan “Transaksi Berjamin (Secured Transaction) Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia”.Jakarta : Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Munir Fuady.2003. Jaminan Fidusia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
Oey Hoey Tiong. 1983. Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum. Jakarta : Fajar Interpratama Offset.
Rita Sutandio.2006. Fidusia Stok Barang Dagangan Sebagai Jaminan Utang. Surabaya : Tesis Program Pascasarjana Universitas Surabaya Magister Kenotariatan.
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. Hukum Perdata, Hukum Benda. Yogyakarta : Liberty.
Subekti. 1998. Bab-bab tentang Hukum Kebendaan. Surabaya : Bina ilmu.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijke Wetboek (BW)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
UU Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
Peraturan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.
Peraturan Kepala Bappebti Nomor 03/Bappebti/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis Gudang Tertutup Dalam Sistem Resi Gudang.
--------------------------------- Nomor 08/Bappebti/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Pengalihan Teknis Penjaminan Resi Gudang.
---------------------------------- Nomor 09/Bappebti/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penjaminan Resi Gudang.
----------------------------------- Nomor 10/Bappebti/PER-SRG/7/2008 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Transaksi Resi Gudang.
Andrew Coleman and Laura Malaguzzi Valeri, Storage and Warehouse Receipts as Financing Instrument, February 2006, diakses dari situs: http://www.eea- esem.com/files/papers/EEA-ESEM/2006/2046/WR_malaguzzivaleri.pdf
Badan Litbang Pertanian, Resi Gudang: Suatu Model Pemasaran Komoditas Pertanian. 12 Mei 2008, Diakses dari situs www.litbang.deptan.go.id/berita/one/584/
http://www.investorwords.com/5283/
warehouse_receipt.html .
http://www.investopedia.com/terms/w/
warehousereceipt.asp
Koptan Bidara Tani, Pentingnya Sistem Resi Gudang Bagi Petani, diakses dari situs http://www.resigudang.com/Artikel/
tabid/64/mid/386/newsid386/29/Default.a spx .
Peter Bryde. November 2008. Warehouse Receipt as Secured Collateral The Banking Experience, disampaikan dalam presentasi Standard Bank Group. Diakses dari situs www.resigudang,com.
Ramlan Ginting, Keterkaitan Perbankan dalam Transaksi Warehouse Receipt, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, volume 3 nomor 3, Desember 2005, diakses dari situs http://www.resigudang.com/Artikel/
tabid/64/cmd386/arch/archDt386/102008/ Default.aspx .
The Law dictionary, diakses dari situs http://thelawdictionary.org/letter/w/page/3/ .
United Nations Office for Project Services, Warehouse Receipt System, 17 July 2006, diakses dari situs http://www.nri.org/projects/wrs/index.htm
US Legal Dictionary, diakses dari situs http://definitions.uslegal.com/w/warehouse- receipt/
Witanto.”PARATE EKSEKUSI vs EKSEKUSI GROSSE AKTA Dalam Lembaga jaminan Hak Tanggungan”, 04 Oktober 2011, diakses dari situs Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Way Kanan http://www.pn-blambanganumpu.go.id/?p=731
Published
2013-09-20
Section
Bidang Magister Kenotariatan (MKN)
- Articles published in CALYPTRA are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license. You are free to copy, transform, or redistribute articles for any lawful purpose in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the journal, link to the license, indicate if changes were made, and redistribute any derivative work under the same license.
- Copyright on articles is retained by the respective author(s), without restrictions. A non-exclusive license is granted to CALYPTRA to publish the article and identify itself as its original publisher, along with the commercial right to include the article in a hardcopy issue for sale to libraries and individuals.
- By publishing in CALYPTRA, authors grant any third party the right to use their article to the extent provided by the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.
